Pekerjaan pengemudi online telah berkembang menjadi tren di belahan dunia dalam sistem economy sharing.

Orang-orang memilih keluar dari perusahaan untuk menekuni profesi ini. Mereka cukup menyediakan mobil dan motor untuk menawarkan jasa pengantaran dan pengiriman barang lewat bantuan aplikasi penyedia jasa transportasi online.

Ada banyak perusahaan penyedia jasa transportasi online, seperti Uber, Grab, Gojek dan lain sebagainya.

Namun, satu hal yang selalu jadi perhatian adalah nasib para pengemudi. Mereka hanya berstatus sebagai pekerja lepas atau mitra di Indonesia.

Baca juga: Bagaimana Polusi Cahaya Ganggu Kesehatan dan Keselamatan? Simak Penjelasannya

Hal ini rawan bagi kesejahteraan mereka mengingat semakin banyaknya orang tertarik bergabung sebagai pengemudi online.

Nasib pengemudi online tersebut akhirnya menemui titik terang. Mereka setidaknya memiliki kepastian untuk perlindungan sosial.

Baru-baru ini, Mahkamah Agung Inggris menguatkan putusan agar perusahaan ride hailing Uber menetapkan status supir mereka sebagai pekerja.

Keputusan ini keluar setelah supir Uber menempuh jalur hukum mengenai pengangkatan status mereka ke pengadilan ketenagakerjaan pada 2016.

Beberapa pertimbangan pengadilan dalam putusannya, mengutip BBC:

  • Uber menetapkan tarif yang berarti mereka menentukan berapa banyak yang bisa diperoleh pengemudi
  • Uber menetapkan persyaratan kontrak dan pengemudi tidak memiliki pilihan di dalamnya
  • Permintaan tumpangan dibatasi oleh Uber yang dapat membuat pengemudi dihukum jika mereka menolak.
  • Uber memantau layanan pengemudi lewat peringkat bintang dan memiliki kapasitas untuk mengakhiri hubungan jika mendapat peringatan berulang kali.

Apa keuntungan menjadi karyawan tetap?

Dengan status sebagai kartawan tetap, supir Uber memiliki hak seperti menerima upah minimum sebesar 8,72 Poundsterling atau setara Rp174 ribu per jam.

Selain itu, mereka akan menerima cuti liburan, tunjangan dan jaminan kesehatan.

Di Inggris, jumlah pengemudi Uber mencapai 70 ribu orang. Media lokal di Inggris melaporkan bahwa pengangkatan status sopir adalah langkah penting dalam menandai perubahan hak-hak pekerja dalam gig economy.

Gig economy adalah istilah di mana pekerja perusahaan permanen bergeser menjadi karyawan tidak tetap dan karyawan kontrak. Konsep ekonomi ini mengalami perkembangan seiring kemajuan teknologi baru yang memungkinkan orang bekerja secara fleksibel.

Manajer regional Uber untuk Eropa Utara dan Timur, Jamie Heywood, berharap operator lain ikut bergabung mengikuti jejak mereka dalam meningkatkan kualitas kerja kepada pekerja.

Ada perdebatan mengenai mekanisme pembayaran upah minimum dan hak lainnya kepada pengemudi. Perusahaan tentu tak ingin terkoreksi lebih dalam akibat kebijakan baru ini.

Menurut pemberitaan CNNIndonesia dilansir dari Reuters, upah minimum hanya dibayarkan saat pelayanan pengantaran berlangsung.

Baca juga: Tips Aman Cari Jodoh di Aplikasi Kencan agar Terhindar dari Kejahatan

Sopir tak mendapat upah minimum selama menunggu penumpang. Jadi, pekerjaan fleksibel ini tetap menuntut produktivitas kepada para supir.

Analis investasi dan pasar Susannah Streeter meyakini keputusan Mahkamah Agung terhadap Uber bakal menggema terhadap pekerja lain.

“Kemungkinan operator lain akan dipaksa untuk menilai kembali status pekerjaan pengemudi mereka,” kata Streeter mengutip Citya.M.

Kebijakan pengangkatan sopir sebagai karyawan sebelumnya sudah berlaku di negara Prancis dan Amerika Serikat.

Pengadilan California memerintahkan Uber untuk mengangkat status pengemudi mereka sebagai karyawan ketimbang freelancer.

Siapa yang mengajukan tuntutan terhadap Uber?

Awal mula tuntutan status pengemudi disampaikan dua pengemudi Uber, Yaseen Aslam dan James Farrar ke pengadilan ketenagakerjaan Inggris pada 2016 silam.

Mengutip CNN, Aslam dahulu bekerja di perusahaan. Ia mengaku dibujuk ke Uber dengan iming-iming gaji dan bonus yang menggiurkan.

Awalnya Aslam bisa merasakan keuntungan dengan bergabung ke Uber.

Namun lama-kelamaan pendapatannya berkurang karena semakin banyak pengemudi bergabung dengan platform. Ia pun hanya menerima sedikit perjalanan dan tarif lebih rendah.

“Uber hanya perlu menghormati pekerjanya, orang-orang yang menjadi tulang punggung industri ini,” kata Aslam.

Bagaimana Ojol di Indonesia?

Pengemudi Ojek Online
Pengemudi Gojek. (Foto: Gojek via Liputan6.com)

Di Indonesia, jumlah pengemudi ride hailing yang bekerja di pelbagai aplikasi. Perusahaan terbesar adalah Gojek dan Grab.

Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia pada 2020 mengklaim jumlah pengemudi ojek online di Indonesia sebanyak lebih dari 4 juta orang. Perusahaan Gojek mengatakan jumlah mitra driver mereka sebanyak 1,7 juta driver, laporan Kumparan.com.

Hubungan pengemudi ke perusahaan bersifat kemitraan. Mengenai jaminan sosial, Peraturan Menteri Perhubungan 12/2019 telah mengaturnya, meski belum dijelaskan secara eksplisit.

Pada pasal 16 angka 3 huruf (i) disebutkan bahwa perlindungan kepada pengemudi ojol berupa kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Namun menurut catatan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), status mitra membuat para pengemudi harus merogoh kantongnya sendiri untuk membayar iuran jaminan kesehatannya.

Asisten peneliti INDEF Dyah Ayu Febriani mengatakan pemerintah seharusnya dapat bertindak lebih tegas dengan membuat aturan mengenai klasifikasi pekerja terutama dalam platform online.

Peraturan tersebut nantinya mesti dirancang untuk memberikan kesamaan hak dan kewajiban pekerja terutama jaminan kesehatan, jaminan sosial dan perhitungan tarif yang rasional dan transparan.

“Defenisi mengenai kemitraan harus dipahami perusahaan penyedia. Jika memang pengemudi ingin menjadi mitra dengan fleksibilitas jam kerja, maka perusahaan diharapkan tidak memberikan target terhadap pengemudi karena statusnya sebagai mitra,” kata Dyah Ayu dalam penjelasan di video YouTube INDEF yang tayang pada 15 Maret 2021.

Ia mengatakan, pemerintah selaku regulator semestinya dapat menjembatani kepentingan perusahaan penyedia transportasi online dan mitra ojek online untuk penentuan tarif.

Evaluasi penetapan tarif dilakukan setiap tahun dan harus dikawal supaya menciptakan keadilan kepada perusahaan, penumpang dan mitra pengemudi dengan melihat tren rata-rata jarak pengemudi tahunan.

Baca juga: Artidjo Alkostar Sosok yang Menakutkan Bagi Koruptor Itu Berpulang