Indonesia berduka atas meninggalnya Artidjo Alkostar, anggota Dewan Pengawas KPK pada usia 72 tahun, Minggu, 28 Februari 2021. Ia meninggal karena penyakit jantung dan paru-paru yang diidapnya.

Ungkapan belasungkawa mengalir melepas kepergian pria kelahiran Situbondo, Jawa Timur ini. Menkopulhukam Mahfud MD turut menyampaikan ucapan duka cita melalui akun Twitter.

“Kita ditinggalkan lagi oleh seorang tokoh penegak hukum yang penuh integritras.”

“Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar yang kini menjabat sebagai salah seorang anggota Dewan Pengawas KPK telah wafat siang ini (Minggu, 28/2/2021). Inna lillah wainna ilaihi raji’un. Allahumma ighfir lahu,” tulis Mahfud MD.

Bagi Mahfud MD, Artidjo Alkostar semasa menjabat sebagai Hakim Agung mendapat julukan algojo oleh para koruptor. Artidjo, kata Mahfud MD, tidak ragu menjatuhkan hukuman berat kepada para koruptor tanpa peduli peta kekuatan dan back-up politik.

Berseberangan dengan pemerintah

Artidjo Alkostar semasa hidup dikenal sebagai hakim agung teguh dan momok menakutkan kepada koruptor.

Ia adalah orang yang berpihak kepada orang kecil. Semua pernah dilaluinya sebagai advokat sebelum menjadi hakim agung.

Kompas.com menyebut Artidjo Alkostar sebagai adovokat kaum pinggiran. Di masa Orde Baru, Artidjo menampilkan diri berseberangan dengan kekuasaan. Salah satu kasus yang pernah ia tangani kala itu ialah kasus tebu rakyat di Sumenep, Madura.

Rakyat kala itu diwajibkan menanam tebut oleh pemerintah. Persoalan timbul lantaran para petani terus merugi dan menolak untuk mengikuti kemauan pemerintah.

Artidjo Alkostar
Anggota Dewan Pengawas KPK dan Mantan Hakim Agung dan Artidjo Alkostar (Foto: Detikcom/Ari Saputra)

Artidjo datang untuk mengadvokasi para petani yang membuatnya berhadapan dengan penguasa setempat dan jaksa yang mewakili pemerintah.

Panggilannya untuk membela kaum terpinggirkan dan berseberangan terhadap pemerintah membuat dia kerap menerima ancaman dan teror.

Kasus lain yang pernah ia dampingi adalah peristiwa Santa Cruz di Dili. Muatan politik sangat kuat dalam kasus ini yang mengancam nama baik Indonesia dan militer di dunia internasional.

Akan tetapi, Artidjo pantang mundur. “Senjata saya hanya kebenaran moral. Kalau saya benar secara moral, ya, kita jalan lurus saja. Allah pasti melindungi,” kata Artidjo.

Momok terhadap koruptor

Seperti yang diungkapkan Mahfud MD, sosok Artidjo merupakan penegak hukum yang keras terhadap para koruptor. Di tangannya, jangan sampai elit politik terjerat perkara korupsi. Hukumannya akan sangat memberatkan.

Sejumlah kasus besar yang ditangani Artidjo sewaktu menjabat hakim agung antara lain:

  1. Memperberat hukuman Anas Urbaningrum, terhukum perkara korupsi Hambalang, dari 7 tahun menjadi 14 tahun
  2. Memperberat vonis politikus Partai Demokrat Angelina Sondakh dari 4 tahun menjadi 12 tahun penjara
  3. Vonis advokat kondang OC Kaligis dari 7 tahun menjadi 10 tahun
  4. Memperberat hukuman dua bekas pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, yang terlibat perkara korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.
  5. Memperberat vonis Luthfi Hasan Ishaaq dalam kasus korupsi pengaturan kuota daging impor dari 16 tahun menjadi 18 tahun penjara.

Artidjo Alkostar memiliki pertimbangan mendahulukan nurani untuk menghukum berat para koruptor.

Pada kasus Luthfi Hasan Ishaaq, misalnya, ia menjelaskan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera tersebut menyalahgunakan kewenangannya. Ini dikategorikan sebagai korupsi politik.

Baginya, tindakan Luthfi Hasan Ishaaq menciderai amanat rakyat yang memilihnya. Tindakan Luthfi dinilai tidak mendukung kemandirian pangan karena mengupayakan Indonesia supaya terus melakukan impor daging sapi.

Di samping itu, nasib para peternak sapi lokal mengalami kerugian akibat perbuatan tersebut.

Menjaga integritas

Integritasnya sangat kuat. Artidjo Alkostar tidak mudah untuk disuap dan jangan sekali-kali mencoba melakukan itu kepadanya.

Dalam wawancara dengan Kompas.com pada 2014 silam, Artidjo yang saat itu Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung menegaskan ruangannya steril dari orang-orang yang berpekara.

“Sering saya sebut, katanya banyak yang mau menyuap, kok, ke saya nggak ada. Tetapi, memang semua sudah saya sterilkan. Keluarga juga sudah. Saya bilang ke mereka, jangan macam-macam,” kata Artidjo.

Faktor kekerabatan sering menimbulkan bias dalam penanganan kasus. Untuk menjaga interitas sebagai hakim agung, Artidjo memisahkan dirinya sebagai bagian dari anggota keluarga dan sebagai hakim agung.

Demikian kepada teman-temannya, manakala mereka meminta ‘bantuan’ terhadap dirinya, Artidjo tidak mudah tergugah.

“Ketika ada teman-teman lama yang menelepon, minta tolong. Saya bilang saja, ’Saya jamin Anda besok ditangkap KPK. Karena telepon saya disadap KPK’. Orang itu lalu bilang, ’Nggak, Pak, nggak, Pak’. Lalu ngomong yang lain,” katanya.

Ia pun vokal supaya hak politik para koruptor dicabut sehingga mereka tidak mencalonkan diri dalam Pemilu.

Baginya, ini menjadi ironi demokrasi ketika pejabat publik yang dipilih rakyat melakukan tindakan korupsi.

Berkarir sebagai hakim agung selama 18 tahun, Artidjo resmi pensiun pada 2018. Ia kemudian dilantik sebagai anggota Dewas KPK periode 2019-2023.

Indonesia membutuhkan banyak sosok hakim tegas seperti Artidjo yang memiliki pikiran dan nurani mendalam tentang keadilan di negeri ini.

Sumber: Kompas.com, Kompas.com, Tempo.co, Tempo.co