Awal Juli tahun 2020 diwarnai dengan statement kontroversial dari DPR RI terkait RUU PKS. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Daspoang menyatakan bahwa pembahasan RUU PKS sulit untuk dilakukan. Selain itu, beberapa anggota DPR sepakat untuk menarik RUU PKS dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Upaya penarikan ini lantas mendapatan kritikan tajam dari kelompok masyarakat sipil.

Marwan Dasopang, Sumber: fpkbdprri
 Marwan Dasopang, Sumber: fpkbdprri

Penarikan tersebut adalah langkah mundur legislatif untuk menjamin undang-undang yang mampu memberikan jaminan keamanan terhadap masyarakat Indonesia dalam kasus pelecehan seksual. Logika “sulit” tersebut menjadi bulan-bulanan kemarahan netizen di media sosial, Selasa (30/6).

RUU PKS adalah upaya penyempurnaan poin-poin yang sebelumnya telah disinggung dalam KUHP. Apabila KUHP yang mengatur kekerasan seksual berupa perkosaan dan pencabulan, maka RUU PKS mencakup 9 bentuk kekerasan seksual.

RUU PKS juga mengatur pidana pokok berupa rehabilitasi khusus kepada pelaku, yang tidak diatur dalam KUHP. Selain itu dilansir dari kompas.com, RUU PKS juga mengatur upaya pencegahan kekerasan seksual di berbagai sektor, antara lain infrastruktur, pelayanan dan tata ruang, pendidikan, tata kelola kelembagaan pemerintah, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam aspek sistem peradilan pidana, RUU PKS dinilai sebagai landasan hukum yang dapat mengakomodasi kebutuhan korban.

Komnas Perempuan telah mencatat, selama kurun waktu 12 tahun, kekerasan seksual terhadap perempuan meningkat sebanyak 792 persen atau hampir delapan kali lipat. Besarnya jumlah angka korban kekerasan seksual yang terus meningkat tiap tahunnya tidak menafikkan menimbulkan kerugian terhadap korban baik secara fisik, psikis, ekonomi dan sosial. Belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan seksual di Indonesia, menyebabkan hak korban mengakses pemulihan secara fisik, psikis, ekonomi dan sosial menjadi terabaikan.

Selain itu, pengesahan RUU PKS juga erat kaitannya dengan upaya perlindungan korban yang ingin melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialaminya. Selama ini, sering kali korban pemerkosaan, pelecehan seksual, atau kekerasan dalam rumah tangga berubah status menjadi tersangka. Mungkin kalian masih ingat beberapa kasus dimana korban pelecehan seksual seperti Kasus Baiq Nuril.