Hari ini, tepat tujuh puluh dua tahun yang lalu, para pendiri bangsa kita menetapkan konstitusi yang dianut negara ini. Sebuah konstitusi yang tak hanya mengatur sistem politik, namun juga sistem ekonominya. Pagi tadi, dalam rangka peringatan hari konstitusi, Wakil Presiden kita Jusuf Kalla membahas keduanya. Namun setelah sedikit membahas sistem politik demokrasi Indonesia, JK kemudian lebih banyak membahas sistem ekonomi yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Setelah menyinggung kasus sengketa investasi yang merugikan Indonesia karena adanya oknum-oknum yang memelintir makna ‘menguasai’ dalam Pasal 33 ayat 2, JK lalu membahas pandangan Indonesia dalam hal ekonomi. Dengan sangat jelas JK mengatakan, “Kita tak ingin (menjadi) negara sosialis, juga kapitalis. Suatu ekonomi terbuka yang mewarnai bangsa ini, namun semua ini dapat sesuai dengan undang-undang, undang-undang dasar, yaitu dikuasai negara untuk kemaslahatan seluruh bangsa.” Dari pernyataan tersebut, tentu JK jelas mengatakan bahwa Indonesia tidak ingin menganut sistem ekonomi sosialis ataupun kapitalis, melainkan ekonomi terbuka. Namun, bagaimanakah sesungguhnya sistem ekonomi Indonesia sesuai konstitusi kita? Pakar ekonomi, Ahmad Erani Yustika, dalam tulisannya berjudul “Jihad Ideologis:Ekonomi Pancasila” yang dimuat Kompas pada November tahun lalu, mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia banyak dipengaruhi pemikiran Mohammad Hatta. Ia menambahkan, bahwa banyak yang meyakini Pasal 33 UUD 1945 adalah ide otentik Hatta. Memang, dalam proses perumusan konstitusi Indonesia saat itu, Hatta menjadi ketua panitia bidang ekonomi dan keuangan. Maka tak heran bila konstitusi kita saat ini adalah cerminan pemikiran Hatta. Sayangnya, mengutip tulisan Emil Salim yang dipublikasikan pada 1965, Ahmad Erani mengatakan “Hatta sebagai pusat pembentuk karakter sistem dan kebijakan ekonomi harus diakui telah meletakkan dasar-dasar sosialisme.” Tulisan Revrisond Baswir yang dimuat Republika pada 2004 juga mengamini hal tersebut. Ia mengatakan, “Hatta dikenal sebagai penganjur sosialisme.” Lalu konsistensi Hatta terhadap demokrasi dalam politik dan ekonomi juga mengarahkan pada kesimpulan, meski masih memunculkan banyak perdebatan, bahwa sistem ekonomi Indonesia di dalam konstitusi kita sebenarnya lebih dekat dengan pandangan-pandangan sistem ekonomi sosialis. Sebagaimana dikatakan Hatta, “Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu cita-cita demokrasi Indonesia adalah demokrasi sosial, melingkupi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia.”