Wacana pajak penghasilan kepada penulis mencuat. Beban baru untuk para penulis. Berada dalam posisi bak buah simalakama, Menkeu Sri Mulyani yang menduduki pucuk dan bertanggungjawab pada sektor perpajakan angkat bicara setelah mengetahui Tere Liye memutuskan kontrak kepada dua penerbit Gramedia dan Republika. Maklum, penerapan pajak ini menambah runyam dan beban untuk penulis. Selama ini, ia harus berhadapan dengan ekonomi penerbitan yang yang terilang sadis. Bagaimana tidak, penerbit menawarkan dua pilihan kepada penulis untuk penjualan karyanya: royalti atau jual-putus. Penulis berada pada situasi untuk memilih sistem mana yang dikehendaki. Tidak ada kepastian yang akan menjamin kebahagiaannya. Umumnya, sistem royalti merupakan cara komersial yang disepakati oleh penulis dan pihak penerbit. Besaran royalti yang diberikan berkisar antara 10-15 persen dari setiap penjualan kotor (eceran). Untuk penulis-penulis besar, termasuk Tere Liye, nilai-nilai rupiah yang dihasilkan terbilang besar. Masih ada pilihan lain. Jika penulis memperkirakan penghasilan royalti yang akan diterimanya masih kecil, butuh dana segar, ia dapat menerima sistem jual-putus. Penerbit akan membayar penuh buku, namun penulis akan kehilangan haknya. Industri penerbitan pun bak perjudian. Melihat peluang bisnis dan untung besar yang dapat diraup, gesekan antara penulis dan penerbit tidak dapat terhindarkan. Apalagi ketika buku tersebut laris-manis di pasaran. Royalti sepuluh persen tentu dirasa tidak adil bagi penulis.  Tidak sampai disitu, penulis juga dipusingkan pada maraknya aksi-aksi pembajakan karyanya. Ini sudah menjadi rahasia umum. Buku-buku diduplikat, lalu diedarkan ke pasaran. Memang sebagian besar penulis tidak mempermasalahkan. Di luar ketentuan hukum, cara ini setidaknya membantu para pedagang kecil sekaligus akan dapat mempromosikan karyanya sampai di lorong-lorong terkecil. Masih banyak lagi duka yang menyelimuti para penulis. Karyanya dihujat, sampai dapat dilarang beredar di pasaran. Beban-beban ini amat manusiawi mengecutkan niat penulis untuk menelurkan dan memasarkan karya-karyanya. Memang, UU Perpajakan juga menerapkan besaran pajak sebesar 15 persen atas jumlah bruto. Dan Menkeu hanya berada pada posisi melakasankan UU yang diterbitkan oleh DPR. Bagi penulis, keberatan ini masuk akal. Biaya royalti sebesar 10 persen, katakanlah 20 juta rupiah dari 6000 eksemplar buku yang dijual, lalu dipotong sebesar 15 persen 3 juta rupiah.